Dinas PUBMSDA Kab Sidoarjo Pengadaan konvensional Masih Menjadi Pilihan Begini Kata Bang Ramot Batubara

Sidoarjo, Pusakanews, Penggunaan E-Katalog merupakan metode pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah yang diprioritaskan karena menawarkan proses yang lebih mudah, cepat, transparan, dan tercatat secara digital.

Beda dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air. Kab Sidoarjo Khususnya Bidang Drainase Dengan Anggaran sebesar Rp 99 Miliar yang bersumber dari (Dana Umum) - Pendapatan Asli Daerah (PAD) di jadikan ratusan Paket dengan Metode Pengadaan Langsung dan Tender hanya 1 Paket catalog dengan e-purchasing.

Kewajiban penggunaan E-Katalog diatur dalam Pasal 50 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 (perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018), yang menyatakan bahwa Pelaksanaan E-Purchasing wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik. Ini diperkuat dengan adanya Surat Edaran Kepala LKPP No. 9 Tahun 2024 yang mewajibkan penggunaan E-Katalog versi terbaru (V-6) sejak 1 Januari 2025, sebagaimana diatur lebih rinci dalam Peraturan LKPP No. 93 Tahun 2025 tentang tata cara e-purchasing.

Dan Surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 027/3030/438.1.2.3/2023 Poin 5 disebutkan, Tiap-tiap Perangkat Daerah agar menargetkan nilai transaksi E-Purchasing paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan barang/jasa. Untuk kemudian sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2023, agar Inspektorat melakukan pemantauan pencapaian target nilai transaksi tersebut dan melaporkannya secara berkala.

Dugaan kami Kepala Bidang Drainase menggunkan metode Pengadaan Langsung secara Konvensional ada indikasi sudah direncanakan sejak awal atau mungkin saja sudah dipesan, hal tersebut sangat rentan akan terjadinya kebocoran anggaran dimana harga e-catalog bisa lebih murah dan terpantau oleh masyarakat sedangankan Metode Pengadaan Langsung (PL) banyak itemnya sehingga hps menjadi mahal (Mark up).

Ramot Batubara, SH Penggiat anti korupsi juga seorang Pengacara di Law Firm Ramot Batubara,S.H & Associates mengatakan, penggunaan e-Katalog bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban untuk semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama dengan hadirnya E-Katalog Versi 6. Untuk Mengurangi mark-up harga, mempercepat proses, dan memastikan kualitas barang/jasa yang dibeli karena sudah melalui proses seleksi ketat oleh LKPP.

Memang terdapat kondisi di mana metode lain selain E-purchasing dapat digunakan, yaitu apabila kondisi untuk pengadaan melalui E-Katalog tidak terpenuhi (misalnya, produk yang dibutuhkan belum tersedia dalam katalog) ucap Bang Bara.

Masih menurut Bang Bara, ada beberapa SKPD di Kab Sidoarjo terindikasi melanggar peraturan perundangan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa sala satunya ya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air. Padahal Konsekuensi tidak menggunakan e-katalog, dalam Proses pengadaan menjadi lebih sulit diawasi, rentan praktik korupsi, mark-up harga, dan tidak sesuai aturan pemerintah. Ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo Dwi Eko Saptono, S.Sos., MM, MT Dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp tidak ada respon, setali tiga uang dengan Kepala Bidang Drainase Bapak Rizal Asnan, S.Si berulang kali dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp tidak ada jawaban sekalipun tanda centang biru pertanda pesan sudah dibaca.

Tidak melaksanakan e-Katalog bagi instansi pemerintah berarti tidak mematuhi aturan pengadaan barang/jasa yang mewajibkan penggunaan platform digital LKPP (INAPROC), terutama untuk kebutuhan strategis nasional, yang akan berdampak pada kesulitan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan, serta dapat dianggap sebagai penyimpangan karena sistem e-Katalog (Versi 6) sudah menjadi standar baru sejak 2024 untuk pengadaan yang lebih efisien dan bebas korupsi, sehingga tidak menggunakannya akan menghambat proses digitalisasi pengadaan. (Zack).