Lokasi Tambang Ilegal Dijadikan Pilot Project Pemkab Banyuwangi menuai Kecaman
Banyuwangi, Pusakanewst, Kisruh antar pengemudi ODOL dan pengemudi "Pilot Project" memicu reaksi dari Pemkab Banyuwangi. Puncaknya, melalui hasil rapat yang dipimpin oleh asisten Sekda Banyuwangi pada tanggal 23 September kemarin,
Pemkab Banyuwangi menetapkan Kecamatan Songgon, Singojuruh dan Sempu menjadi kawasan percontohan program zero ODOL. Pro dan kontra yang menyeruak dari sebuah kebijakan tentu sudah menjadi hal biasa dalam negara demokrasi namun, aspek manfaat dan suara minor juga mesti harus di dengar.
Berikut pendapat berbagai pihak mengenai program percontohan Zero ODOL yang berhasil dirangkum oleh Pusakanews.net.
Memiliki rumah yang berhadapan langsung dengan jalan raya, Andi, warga Songgon ini mengaku kurang setuju dengan kebijakan Zero ODOL. Menurutnya, jika ODOL dianggap sebagai pemicu kerusakan jalan harusnya yang ditingkatkan ialah kwalitas jalan serta pengawasan terhadap pembangunan jalan.
"Kerusakan jalan ini hampir rata di wilayah Banyuwangi, menurut saya lebih baik pemerintah (Daerah) berkonsentrasi pada mutu, kelayakan, dan pengawasan pada pembangunan jalan itu sendiri. Kurang tepat rasanya jika kerusakan jalan harus dilimpahkan pada pengemudi ODOL saja, meskipunjuga kerap dianggap pemicu kerusakan jalan," ucapnya.
M. Faiq, seorang tokoh yang sudah malang melintang di dunia pertambangan Banyuwangi juga menolak keras kebijakan Zero ODOL. Faiq beranggapan kebijakan tersebut tidak mewakili pihak manapun, bahkan imbas dari kebijakan tersebut disinyalir dapat memicu bentrok antar kedua belah kubu pengemudi. "Saya sangat tidak setuju dengan kebijakan tersebut,
Pemkab Banyuwangi mestinya melakukan observasi terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah kebijakan. Bagi rekan-rekan ODOL ini masalah serius untuk keberlangsungan hidup sebagai mata pencaharian, janganlah kami ini di kotak-kotakan, tidak adil rasanya jika satu pihak mendapat izin namun pihak lainnya di larang.
Saya khawatir kwalitas orang-orang pengampu kebijakan daerah ini turun kelas atau terdegradasi," jelasnya.
Begitu pula, kata Faiq, peran anggota legislatif daerah khususnya mereka yang memiliki konstituen di wilayah percontohan Zero ODOL patut dipertanyakan.
"Kemana mereka saat ini, inikah yang namanya memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ketika sebagian masyarakat dilarang untuk mencari nafkah di suatu wilayah mereka tak bergeming sedikit pun, mana solusi kalian," selorohnya.
Berbeda dengan Kasturi, meski memiliki puluhan armada berbak standar, dirinya juga menolak kebijakan Zero ODOL di wilayah Sempu, Singojuruh, dan Songgon. Hal itu menurutnya bertolak belakang dengan hati nurani nya sendiri.
"Secara pribadi saya tidak setuju dengan kebijakan tersebut, karena kita semua ini sama-sama cari makan mas, hanya sekedar itu. Sebagai manusia biasa tentunya saya sangat prihatin dengan rekan seprofesi lainnya yang dilarang untuk melangsungkan pekerjaannya sehari-hari, kami ini hanya rakyat kecil mas," urainya.
Seperti diketahui, kisruh antar pengemudi ODOL dan Pilot Project memuncak setelah terjadi perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh para pengusaha tambang galian C. Bahkan, akibat hal tersebut beberapa waktu lalu tensi gesekan antar massa dari kedua kubu sempat memanas.
Beruntung, pihak Polresta Banyuwangi segera meredam tensi antar kedua belah pihak. Kendati demikian, hingga saat ini kedua kubu pengemudi material tersebut ditengarai masih perang dingin.
Sementara itu hingga saat ini Sekda Banyuwangi, Ir. H. Mujiono enggan memberikan komentar, beberapa kali konfirmasi yang kami kirim tidak mendapat jawaban dan seakan enggan menemui awak media saat dikantornya.
Disisi lain pihak Legislatif Ficky Septalinda selaku Ketua Komisi lV DPRD Banyuwangi saat dikonfirmasi terkait tidak sedikit dari pihak pengemudi (ODOL maupun Standar) menantikan langkah langkah apa yang akan ditempuhnya dirinya hanya menjawab singkat dan padat
"Sebentar ya mas" pungkas Ketua Komisi IV Ficky Septalinda. (Gus)
