Sekretaris PW GMPI Jatim Dorong Pelaksanaan Pilkades Serentak 2023 Di Kab. Pamekasan
PAMEKASAN - Pusakanews - Sekretaris Pimpinan Wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia (PW GMPI) Jawa Timur desak Bupati Pamekasan mengeluarkan SK pelaksanaan Pilkades serentak 2023.
Holik Ferdiansyah Sekretaris PW GMPI Jawa Timur mengatakan, masyarakat sekarang mulai bingung mas, dengan isu penundaan Pilkades serentak di Kabupaten Pamekasan, Penundaan Pilkades hanya dari mulut -kemulut belum ada dasar hukumnya semisal Peraturan Bupati Pamekasan. Ucapj Holik.
Masih menurut Holik Ada sekitar 15 desa yang tersebar di 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan yang akan melaksanakan Pilkades serentak tahun 2023. .
"Isu penundaan pilkades tersebut bukan isu baru lagi, tahun sebelumnya juga sama. Bahkan sempat ada demo dari masyarakat dengan bermalam di depan kantor bupati dan DPRD menuntut pelaksanaan pilkades segera dilaksanakan," ucap Holik Ferdiansyah Sekretaris PW GMPI Jawa Timur melalui press rilisnya, Kamis (16/2/2023).
Holik menilai isu penundaan pilkades serentak 2023 tidak memiliki dasar yang kuat apalagi kalau berkaca pada perhelatan di tahun 2022 dengan desa yang lebih banyak bisa digelar, padahal situasi pandemi. Kemudian kalau alasan Pemkab Pamekasan terkait dana, bagi saya itu tidak masuk akal, karena yang akan melaksanakan pilkades hanya 15 desa saja, jauh lebih sedikit dari pada tahun lalu, otomatis anggarannya juga lebih sedikit,info yang kami peroleh juga DPRD Pamekasan siap menganggarkan, ucap Holik.
Adanya isu penundaan Pilkades serentak membuat kondusifitas masyarakat di bawah sudah mulai tidak stabil, terutama antara pendukung (petahana dan penantang) sudah mulai bergejolak.
Sebelumnya wakil Bupati Pamekasan RB Fattah Jasin mengatakan, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam masih berkoordinasi dengan Forkopimda adanya kendala anggarannya.
"Bapak Bupati kemarin sudah komunikasi awal dengan forkopimda dan memang Bupati masih belum memutuskan mau digelar 2023, 2024 atau secara serentak,"jelasnya Kepada wartawan. Rabu (15/2/2023).
Lebih lanjut, ia menjelaskan, bupati tidak bisa memutuskan tanpa adanya masukan dari forkopimda terutama kapolres, dandim, kejaksaan, bahkan masyarakat.
"Tidak bisa ujuk-ujuk minta dilaksanakan tahun ini, karena anggarannya belum dipersiapkan, kalaulah mungkin berapa tahun dan tentunya dengan persetujuan dewan," terangnya.
Fattah Jasin juga menambahkan, pilkades merupakan program atau kegiatan, bupati tidak bisa menentukan berapa persen tanpa adanya masukan dari forkopimda. Baru ketika sudah disetujui Bapak Bupati akan mempersiapkan, tapi tidak di tahun 2023 karena anggarannya belum ada, ucapanya.
